SEBAGAI peraih peringkat 9 terbaik keterbukaan informasi publik di Jawa Timur pada 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo berupaya mempertahankannya tahun ini. Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur (Jatim) turun langsung memantau dapur pengelolaan informasi di Dinas Komunikasi Informatika (Kominfo) dan Statistik Ponorogo, Rabu (17/9/2025).
KETERBUKAAN INFORMASI : Tim dari Komisi Informasi Jawa Timur melakukan monev di Dinas Kominfo dan Statistik Ponorogo, Rabu (17/9/2025).
Tim monev yang dipimpin Yunus Mansur Yasin bersama Taufik Maulana dan Jazilah itu disambut oleh Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Ponorogo Sapto Djatmiko Tjipto Raharjo, Sekretaris Dinas Alim Nor Faizin, serta Kepala Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Satria Putra Negara.
Yunus Mansur Yasin mengatakan, lembaga publik wajib menerapkan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Bahkan, informasi tentang progres program berikut realisasi anggarannya sekalipun. ”Tujuannya supaya masyarakat mengetahui sejauh mana pelaksanaan program dan menghabiskan biaya berapa,” kata Yunus.
Menurut dia, badan publik juga wajib berperan aktif menyampaikan informasi serta merta seperti terjadinya bencana. Penyampaian informasi jenis ini tanpa harus melalui proses mekanisme permohonan seperti yang berkaitan dengan program dan realisasi anggaran. ”Masyarakat membutuhkan informasi valid tentang bencana dan pasti berdampak positif,” terangnya.
Yunus mengungkapkan bahwa terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan menciptakan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel. Dengan begitu, meminimalisasi potensi penyalahgunaan keuangan negara oleh badan publik. “Ketika penyelenggara negara membuka informasi ke publik, maka ruang-ruang untuk melakukan tindak pidana korupsi akan tertutup,” ungkapnya.
Dia berharap Pemkab Ponorogo mampu meningkatkan layanan informasi publik sehingga tetap berada di posisi 10 besar terbaik di Jawa Timur. Monev akan menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk bahan perbaikan. “Kami mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang sudah membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Kualitas pemerintahan akan meningkat bersamaan partisipasi masyarakat lebih tinggi,” pungkasnya. (kominfo/win)
