PARA kepala bidang (kabid) juga mengambil podium saat sosialisasi literasi data yang berlangsung di aula Dinas Komunikasi Informatika (Kominfo) dan Statistik Ponorogo, Rabu (3/12/2025). Kepala Bidang Statistik dan Persandian di Dinas Kominfo dan Statistik Ponorogo Tini Fifiantini saat menjadi pemateri menekankan kebutuhan strategis berupa pemutakhiran data. Sebab, perubahan sosial dan ekonomi berlangsung cepat sehingga data yang kedaluwarsa dapat membuat keputusan meleset dari sasaran. “Perangkat daerah wajib melakukan update (pembaruan) data secara berkala,” kata Fifi –sapaan Tini Fifiantini.
Dia mengingatkan Komisi Informasi (KI) secara berkala memantau perkembangan keterbukaan data di setiap badan publik. “Dengan adanya SADAP (Satu Data Ponorogo) dan dukungan PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi), maka perangkat daerah akan terlindungi dari potensi gugatan keterbukaan informasi karena seluruh data terdokumentasi dengan baik,” jelasnya.
FOKUS : Kepala Bidang Statistik dan Persandian, Tini Fifiantini memberikan materi dalam acara Literasi Statistik Sektoral Kabupaten Ponorogo Tahun 2025
Fifi mengungkapkan bahwa upaya penguatan SADAP selama ini melalui penerbitan regulasi, integrasi sistem termasuk aspek geospasial, peningkatan keamanan data, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara ketat. “Semua upaya itu bertujuan untuk proteksi (perlindungan),” ungkapnya.
Sementara itu, Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan di DP2KB Budi Lestari memaparkan kondisi kependudukan berdasarkan data terbaru. Total fertility rate (TFR) atau jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksi (usia 15-49 tahun) di Ponorogo berada di bawah angka 2 yang stabil selama tiga tahun terakhir. Sedangkan jumlah pasangan usia Subur (PUS) menurun bersamaan peserta KB aktif terus meningkat. “Data ini bukan sekadar angka, tetapi panduan untuk menyusun strategi pelayanan dan memahami kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Haryo Adi Cahyo Wibowo, staff Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan di Dipertahankan Ponorogo menyampaikan peta ketahanan dan kerentanan pangan atau food security and vulnerability atlas (FSVA). Sebanyak empat desa di Ponorogo masuk kategori rentan pangan prioritas 1-3 pada 2024 lalu. Meskipun jumlahnya kecil secara persentase, namun temuan itu perlu menjadi perhatian dalam menentukan lokus intervensi.
“FSVA menjadi instrumen penting dalam perencanaan pembangunan pangan dan gizi daerah,” ungkapnya sembari menyebut penyusunan FSVA melibatkan lintas sektor dengan validasi dan verifikasi ketat. “Sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan serta valid digunakan sebagai dasar kebijakan,” imbuh Haryo Adi Cahyo Wibowo. (kominfo/nky/mey)
