SISTEM Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi materi krusial yang perlu dikenalkan sedari awal kepada para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Kepala Bidang (Kabid) Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi Informatika (Kominfo) dan Statistik Kabupaten Ponorogo M Tunggul Swastiko menjelaskan panjang lebar terkait penyelenggaraan layanan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi itu.
“Tujuan utama SPBE untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas serta terpercaya,” terang Tunggul dalam Latihan Dasar (Latsar) yang diikuti 200 CPNS hasil rekrutmen 2025. Latsar dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom pada Rabu (16/07/2025).
Menurut Tunggul, SPBE mampu meningkatkan efisiensi dengan mengurangi alur birokrasi, mempercepat proses, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan keterpaduan data. Selain itu, memungkinkan masyarakat dengan mudah mengakses berbagai layanan pemerintah secara online. “Intinya adalah SPBE bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” jelasnya.
Dia sempat merinci sejumlah manfaat SPBE bagi masyarakat. Yakni, akses layanan publik dapat dilakukan dari mana saja serta proses perizinan dan administrasi yang lebih sederhana. Selain itu, partisipasi publik yang lebih mudah dalam pengawasan dan pengambilan kebijakan. “Dengan begitu, kepercayaan terhadap pemerintah meningkat,” terangnya.
Di sisi lain, pemerintah juga mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan SPBE. Di antaranya, pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat, koordinasi antar instansi lebih baik, pengawasan kinerj lebih efektif, dan pengelolaan anggaran TIK lebih efisien. “Konsep dasar SPBE itu sebenarnya mencakup integrasi proses bisnis pemerintahan dengan teknologi digital, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai ke evaluasi,” ungkap Tunggul.
Meski demikian, sejauh ini implementasi SPBE juga menghadapi berbagai tantangan. “Keterbatasan infrastruktur TIK, kesenjangan kompetensi SDM, ancaman keamanan informasi, kompleksitas integrasi sistem, perubahan budaya kerja, dan pendanaan yang memadai, masih menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan SPBE,” urai Tunggul. (tim kominfo)
