TEROBOSAN diambil oleh Dinas Komunikasi Informatika (Kominfo) dan Statistik Ponorogo dalam merancang rencana kerja rentang setahun. Yakni, menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) Rencana Kerja 2026 untuk memperoleh beragam masukan dengan tujuan penajaman target kinerja sasaran, program, dan kegiatan. ‘’Ini bagian dari pendekatan komunikasi organisasi bottom up untuk menciptakan manajemen yang efektif,’’ kata Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Sapto Djatmiko Tjipto Rahardjo saat membuka FPD di aula kantor dinasnya, pada Jumat (07/03/2025).
Menurut dia, FPD itu mewadahi aspirasi dari pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas, pokok, serta fungsi dinas kominfo dan statistik. Pihaknya ingin membangun kolaborasi yang lebih baik dengan seluruh perangkat daerah di lingkup Pemkab Ponorogo untuk menyusun rencana kerja yang jempolan. ‘’Perencanaan itu bukan semata mengikuti alur dan peraturan yang ada, namun harus ada inovasi dan antisipasi,’’ terang Sapto.
Dia ambil contoh tantangan ke depan yang sebelumnya tidak terduga seperti efisiensi anggaran. Karena itu, antisipasi yang tepat adalah perencanaan program kerja yang baik. Nah, melalui forum yang melibatkan perangkat daerah akan muncul strategi untuk mengatasi masalah-masalah lebih besar. ‘’Kita perlu berfokus pada kolaborasi dan inklusivitas dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan tidak terlalu formal,’’ jelas Sapto.
Menurut dia, efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) secara otomatis berpengaruh terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Keterbatasan anggaran bukan lantas harus diratapi, namun perlu dicarikan solusi. ‘’Jalan keluarnya adalah kinerja kita harus tetap bagus meskipun kekuatan anggaran menurun,’’ tegasnya.
FPD itu dikuti Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Ponorogo; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM); Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMD); Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda); Bagian Hukum Setda, camat Ponorogo selaku Ketua Paguyuban Camat Ponorogo; Badan Pusat Statistik (BPS); serta perwakilan wartawan. Tak ketinggalan, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan perwakilan Internet Service Provider (ISP) lokal. (kominfo/ast)
