SAPTO Djatmiko Tjipto Rahardjo menunjukkan kelasnya sebagai pejabat senior di pemerintahan. Kepala Dinas Dinas Komuninikasi Informatika (Kominfo) dan Statistik Ponorogo, itu dengan taktis menjlentrehkan rencana strategis (renstra) perangkat daerah ampuannya selama lima tahun ke depan (2025-2029). ‘’Di tengah gerakan efisiensi, kepala dinas manapun harus pintar memutar otak agar tetap dapat mendukung program prioritas daerah yang berkorelasi dengan program nasional,’’ tegas Sapto.
Pejabat karir yang kenyang pengalaman lantaran pernah mengepalai sejumlah dinas, itu bakal melakukan sejumlah percepatan program. Di antaranya, mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta keterbukaan informasi publik. Sebab, SPBE menjadi indikator peningkatan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
‘’Dinas kominfo akan memberikan prioritas pengawalan terhadap penyelenggaraan SPBE. Pada tahun 2025 ini, pemerintah daerah perlu menyelaraskan 45 IUP (indikator utama pembangunan) yang satu di antaranya adalah indeks SPBE dengan baseline 3,58,’’ terangnya bersamaan kegiatan Forum Perangkat Daerah (FPD) Ponorogo dalam penyusunan renstra di aula Dinas Kominfo dan Statistik, Selasa (29/04/2025).
Untuk urusan komunikasi, Sapto sengaja memasang target tinggi terkait pelaksanaan literasi digital. Dengan begitu, masyarakat dapat mengikuti perkembangan dunia digital dengan baik sekaligus meminimalisasi dampak negatif yang timbul.”Kita gencar melakukan literasi digital untuk mengimbangi pesatnya perkembangna dunia digital. Agar masyarakat dapat memanfaatkan dunia digital dengan bijak.” jelas Sapto.
Selain itu, Sapto juga menyoroti pentingnya data dalam pengambilan kebijakan dengan harapan portal Satu Data Ponorogo (SADAP) dapat menjadi rujukan bagi pihak manapun. Dinas Kominfo dan Statistik bakal getol berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS). ‘’Data memegang peran penting sebagai dasar pengambilan berbagai kebijakan. Antar perangkat daerah di lingkup Pemkab Ponorogo juga wajib berkoordinasi dengan baik, termasuk bappeda juga,’’ imbuh penghobi Vespa itu.
Dalam kesempatan yang sama, Eko Murniato, kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Litbang Ponorogo mengungkapkan bahwa FPD menjadi awal dari perencanaan program pemerintah daerah. Nah, semu rencana yang telah dipaparkan oleh perangkat daerah akan didetailkan hingga ke anggaran. Eko berharap berbagai indikator dapat tercapai dan tepat sasaran. “Tujuan kita harus linear dengan program pemerintah provinsi dan Pemerintah Pusat. Daerah harus mampu menerjemahkan program agar selaras dengan Asta Cita dan Nawa Bhakti Nyata,” ungkap Eko. (tim Kominfo)
